CIBEUREUM KULON – Rabu, 5 Februari 2025 Desa Cibeureum Kulon menerima kunjungan Tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dalam rangka Uji Coba Piloting Pedoman Teknis Pengawasan Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi efektivitas pedoman teknis yang akan diterapkan dalam pengawasan pengelolaan keuangan serta pembangunan Desa di seluruh Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Desa Cibeureum Kulon, Handri Novianto, S.Pd., M.Pd., mewakili Kepala Desa Gun Gun Turganda, S.H., untuk menerima langsung tim BPKP Pusat. Handri Menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Cibeureum Kulon menyambut baik inisiatif ini sebagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan Desa.

“Kami merasa terhormat bahwa Desa Cibeureum Kulon menjadi salah satu lokasi uji coba pedoman teknis ini. Pemerintah Desa selalu berkomitmen untuk menjalankan pengelolaan keuangan Desa secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Kehadiran tim BPKP Pusat di Desa kami tentu menjadi kesempatan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan prinsip tata kelola yang lebih baik,” ujar Handri Novianto.

Tim BPKP Pusat dalam kunjungannya melakukan berbagai evaluasi dan diskusi dengan Pemerintah Desa terkait implementasi sistem pengawasan keuangan Desa, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dan pembangunan. Selain itu, mereka juga memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki serta memperkuat sistem pengawasan yang akan diterapkan secara nasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dengan adanya uji coba ini, diharapkan pedoman teknis yang disusun dapat benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di tingkat Desa, sehingga nantinya dapat diimplementasikan secara optimal di seluruh Desa di Indonesia.

Pemerintah Desa Cibeureum Kulon berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa agar dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.(HN.)